Undang-Undang Cipta Kerja dan Kepastian Hukum dalam Berinvestasi

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja membuka peluang investasi di Indonesia. Hal ini dengan adanya terebosan Omnibus Law mewujudkan kepastian hukum yang mengatur perubahan berbagai sektor dengan tujuan menciptakan dan memperbaiki iklim investasi.

Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja

    Mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah untuk dapat memberikan kemudahan berusaha. 

Terebosan Omnibus Law 

1. 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal di revisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Memperbaiki ilkim berusaha.

3. Memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal.

4. Meningkatkan index regulasi di Indonesia.

5. Mengatasi fenomena kebijakan tidak efisien.

6. Mengatasi Undang-Undang bersifat sektoral yang tidak sinkron.

Menciptakan Lapangan Kerja

1.Visi Indonesia adalah untuk menjadi 5 (lima) besar dengan negara terkuat di dunia.

2. PDB Rp 27.000.000 per kapita per bulan pada tahun 2045.

3. Undang-Undang Cipta Kerja membuat iklim kondusif  akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Produktivitas pekerja meningkat.

Kebijakan Strategis Cipta Kerja

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

2. perlindungan dan kesejahteraan pekerja 

3. kemudahan.

4. pemberdayaan.

5. perlindungan usaha mikro.kecil dan menengah (UMKM)

6. peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional.

Persyaratan Investasi di Permudah

1. menetapkan bidang usaha penanaman modal di dorong untuk berinvestasi.termasuk investasi teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. 

2. kegiatan UMKM dapat bermitra dengan modal asing.

3.status penanaman modal asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing.

4. ketentuan persyaratn investasi dalam Undang-Undang sektor di hapus  dan diatur dalam Peraturan    Presiden Bidang Usaha Penanaman Modal.(BUPM).